Jumat, 18 November 2022

PENGUMUMAN NOMOR : 52/PUR.08.01/PBJ TENTANG TURUN TAYANG ETALASE PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI JAWA BARAT

Kamis, 12 Mei 2022 

Diseminasi Toko Daring/Bela Pengadaan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah menyelenggarakan Webinar PBJ Menyapa seri ke-16″Diseminasi Toko Daring/Bela Pengadaan”, Acara tersebut dibuka oleh Kepala Biro PBJ Ibu Nining Yuliastiani, S.T., M.Sc. dengan mengundang 3 Narasumber dari E-Marketplace yaitu Ibu Arta Ferawati dari @Bukalapak , Ibu Salfa dari @bhinnekacom , dan Bpk Koko dari @mbiz.market, dan diikuti oleh 500 peserta melalui zoom meeting dari Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/05/2022).
Webinar kali ini bertujuan untuk mendorong agar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat memenuhi target Belanja PDN dan UMKM dengan prioritas Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui E-katalog Lokal dan Toko Daring sesuai Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, serta Mengalihkan proses pengadaan yang konvensional menjadi Pengadaan Digital.

Selasa, 29 Maret 2022

Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta Pemenuhan Kematangan UKPBJ Kabupaten/Kota Level Proaktif

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pendampingan untuk Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta pemenuhan kematangan UKPBJ Level Proaktif yang dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Purwakarta selama 2 hari pada Hari Selasa 29 Maret 2022 hingga Hari Rabu 30 Maret 2022.

Kegiatan hari pertama dimulai dengan sambutan dan pembukaan dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Nining Yuliastiani, ST., M.Sc. mengenai indikator tingkat kematangan UKPBJ dan urgensi pemenuhan standar LPSE diantaranya ;

  • 1.Pemenuhan Kematangan UKPBJ Level Proaktif;
  • 2.Pemenuhan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP);
  • 3.Indikator Dana Insentif Daerah (Indeks Pencegahan Korupsi);
  • 4.Pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi;
  • 5.Menjaga Kelangsungan Layanan yang memenuhi aspek dalam CIA triad (Confidentiality, Integrity dan Availability)


Setelah itu acara dilanjutkan oleh narasumber, Ibu Audita Octaviani sebagai Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, Direktorat Pengembangan SPSE di LKPP. Pada kesempatan kali ini, Ibu Audita membahas terkait strategi pemenuhan 17 Standar .antara lain :

  • Standar Kebijakan Layanan (1),
  • Standar Organisasi Layanan (2),
  • Standar Pengelolaan Aset Layanan (3),
  • Standar Pengelolaan  Resiko Layanan (4),
  • Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layanan (5),
  • Standar Pengelolaan Perubahan (6),
  • Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan (7),
  • Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia (8).
  • Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat (9),  
  • Standar Pengelolaan Operasional Keamanan Layanan (10),  
  • Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan (11), 
  • Standar Pengelolaan kelangsungan Pelayanan (12),
  • Standar Pengelolaan Anggaran Layanan (13),
  • Standar Pengelolaan Pendukung Layanan (14),
  •  Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis Layanan (15),
  • Standar Pengelolaan Kepatuhan (16),
  • Standar Penilaian Internal (17)


Acara ditutup paparan oleh Bapak Rudi Rinaldi sebagai JF PPBJ Provinsi Jawa Barat yang membahas tentang pengukuran tingkat kematangan UKPBJ yang terdiri dari 4 Domain dan 9 variabel serta bagaimana strategi dalam mencapai indeks kematangan level Proaktif UKPBJ se-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Kamis, 31 Januari 2022

Gubernur Jawa Barat meluncurkan Program Pendanaan Online Jabar (Panon Jabar)

KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menghadirkan Program Pendanaan Online Jabar atau yang disingkat Panon Jabar, Senin (31/01/22). Pendanaan Online bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah dan meningkatkan keterlibatan UMK dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hadir pada acara tersebut Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP: Gatot Pambudhi Putranto, Direktur Pengaturan, Perijinan dan Pengawasan OJK-RI: Tris Yulianta, Ketua AFPI: Adrian Gunadi, Direktur Bank BJB, Advisor Garuda Financial: Agus Prabowo (Kepala LKPP 2015-2018), serta para pelaku usaha di Jawa Barat.

Pendanaan Online melalui Fintech Lending memang masih asing digunakan oleh Penyedia di lingkungan Pemerintahan. Namun tidak menjadi halangan bagi Pemda Prov Jabar untuk melakukan inovasi. Oleh karena itu, Pemda Prov Jabar menjadi pioneer dalam penggunaan Fintech Lending melalui program Panon Jabar.

Panon Jabar ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan lembaga lain seperti Bank BJB, Investree, Koinworks dan Lembaga Fintech Lending lainnya yang tergabung dalam AFPI.

“Pembelanjaan Sesedikit mungkin dilakukan secara tatap muka, proses bisnis belanja online antara belanja pemerintah dengan belanja pribadi harus disamakan. Agar belanja pemerintah lebih praktis, cukup mengklik dan mengurangi intervensi dari berbagai pihak,” ujar Pa Gubernur.

“Pendanana Online ini, memberikan kemudahan bagi para UMK untuk mendapatkan pinjaman, cukup melampirkan Bukti SPK, PO, atau Kontrak Kerja maka dana akan cair, dengan harga yang terbaik dan meningkatkan kualitas program pembangunan di Jawa Barat,” lanjut Bapak Gubernur.

Banyak manfaat yang akan didapatkan, diantaranya kemudahan bagi penyedia untuk mengajukan pendanaan, dan proses dilakukan secara Online. Selain itu juga, manfaat lainnya adalah meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa (value for money), memberikan akses pendanaan modal kerja kepada umk dan koperasi dengan proses yang lebih cepat, efisien, dan serba digital dengan syarat yang lebih mudah dan minim kolateral (jaminan untuk pembiayaan proyek pemerintah cukup dengan Surat Perintah Kerja/SPK maupun Purchase Order) dan juga UMKM/penyedia pemerintah menjadi lebih mudah untuk mendapatkan modal kerja sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dari pemerintah dengan baik dan tepat waktu.
Selain meluncurkan Program Jabar Panon, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga melakukan diseminasi penggunaan Panon Jabar kepada seluruh penyedia di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi penting agar para penyedia mengetahui bagaimana tata cara penggunaan Panon Jabar, sehingga ke depan dapat digunakan untuk kebutuhan pendanaan bagi penyedia rekanan Pemda.

Melalui Jabar Panon, Koperasi dan UMK tidak perlu khawatir terkait permodalan. Lembaga Fintech Lending akan menyediakan dana, dan prosesnya pun tidak begitu sulit. Cukup melampirkan bukti SPK atau Purchase Order maka dana akan segera cair.

Jabar Panon memiliki Tagline Panon Jabar Herang, Pembangunan di Jawa Barat Mencrang. Mari kita dukung program ini dan manfaatkan sebaik-baiknya agar Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi dapat terwujud.

Senin, 24 Januari 2022

Pengumuman Tentang Perpindahan Alamat kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kamis, 25 November 2021

MaintenanceSiRUP #Pemda

Yth. Para Pengguna Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lingkungan Pemerintah Daerah se-Indonesia

Lampiran: Surat Pemberitahuan

Dengan ini kami informasikan bahwa pada hari Jumat, 26 November 2021 pukul 18.00 s.d Minggu 28 November 2021 pukul 21.00 akan dilakukan implementasi pengembangan Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (https://sirup.lkpp.go.id/), khususnya menu integrasi penarikan data penganggaran pemerintah daerah dari SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan berdampak pada tidak dapat diaksesnya aplikasi tersebut.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih. Salam Pengadaan.

Jumat, 22 Oktober 2021

Nomor : 23162/D.2.3/10/2021
Hal : Pemberitahuan Pemeliharaan Aplikasi

Selasa, 5 Oktober 2021

Pemberitahuan Update SPSE 4.4 pada Tanggal 6-7 Oktober 2021

Yth. Seluruh Pengguna LPSE Provinsi Jawa Barat,
Dengan ini kami informasikan bahwa pada tanggal 6 Oktober pukul 16.00 WIB s.d. 7 Oktoberpukul 12.00 WIB, akan dilakukan upgrade SPSE Provinsi Jawa Barat dari versi 4.3 ke versi 4.4Sehubungan dengan hal tersebut. maka akan berdampak pada tidak dapat diaksesnya aplikasi SPSE Provinsi Jawa Barat. Untuk keterangan lebih lanjut dapat mengubungi Helpdesk LPSE Provinsi Jawa Barat di nomor Whatsapp 085723031516 (Chat Only).
Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon maaf atas ketidak nyamanannya ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Rabu, 29 September 2021

Surat Undangan Rakor UKPBJ Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif dan pemenuhan JF PPBJ, kami akan mengadakan Rapat Koordinasi UKPBJ Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Barat

Jumat, 24 September 2021

Pemberitahuan Fitur Reset Password Bagi Pelaku Usaha

Pengumuman bagi rekan-rekan Pelaku Usaha di seluruh Indonesia. Dalam rangka pemusatan data Pelaku Usaha, saat ini halaman untuk melakukan Ubah dan Lupa Password dapat dilakukan/diakses melalui tautan: https://sikap.lkpp.go.id/adp/reset-password