Bandung, 23 Juni 2025 — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) memperkuat sinergi dengan tujuh marketplace nasional dalam rangka mendorong digitalisasi pengadaan barang/jasa melalui platform West Java Digital Marketplace (WJDM). Kolaborasi ini menandai langkah strategis Pemprov Jabar dalam memperluas partisipasi UMKM lokal dalam belanja pemerintah secara transparan, inklusif, dan terdigitalisasi.
Langkah ini merespons Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mendorong penguatan ekosistem digital dan integrasi lokapasar ke dalam sistem e-katalog versi 6. Dalam pertemuan koordinasi yang digelar Senin (23/6) di Ruang Rapat Biro PBJ, hadir perwakilan dari marketplace seperti Grab Id, Mbiz Market, Gratis Ongkir, Ayoo Mall, Padi UMKM, Indotrading, dan Parto.Id.
“Marketplace adalah mitra strategis dalam mewujudkan transformasi pengadaan pemerintah yang lebih cepat, transparan, dan berpihak pada UMKM. WJDM adalah wajah baru pengadaan digital yang inklusif,” ujar Kepala Biro PBJ Provinsi Jawa Barat, Aris Budiman, S.Si., M.Plan.
Melalui platform WJDM, Pemprov Jabar menargetkan transformasi pengadaan pemerintah yang lebih adil dan efisien. Fokus utamanya mencakup onboarding UMKM, pelacakan transaksi, penyederhanaan dokumentasi, serta kampanye promosi produk unggulan Jawa Barat. Marketplace diharapkan mendukung dengan menyediakan fitur faktur, SPK, edukasi UMKM, hingga video testimoni keberhasilan.
“WJDM bukan hanya soal sistem digital. Ini soal ekosistem. Kita ingin menciptakan ruang di mana UMKM punya akses nyata ke belanja pemerintah, bukan hanya di kertas,” ungkap Rudi Rinaldi, S.T., M.M., Inisiator WJDM sekaligus Koordinator LPSE
Rencana tindak lanjut meliputi penetapan focal point di masing-masing marketplace, pelatihan onboarding batch pertama, serta pemantauan progres transaksi melalui dashboard digital. “Dengan kolaborasi ini, kami tidak hanya mendorong UMKM naik kelas, tapi juga mewujudkan pengadaan pemerintah yang inklusif dan berdampak nyata,” tutup Aris Budiman.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk menghadirkan sistem pengadaan yang adaptif terhadap teknologi dan berpihak pada ekonomi lokal.
Penulis: Jeshika
