Soreang, 30 Oktober 2024 – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) yang ke-2 pada 28-29 Oktober 2024 di Grand Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan UKPBJ dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa di wilayah Jawa Barat, mendukung tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan indeks tata kelola pengadaan.
Pada hari pertama, Adreng Kusuma Ayuningtyas dari LKPP RI menyampaikan materi tentang Kelembagaan PBJ sebagai Pusat Keunggulan. Rapat membahas langkah-langkah untuk mencapai status UKPBJ Proaktif, termasuk peningkatan mutu regulasi dan SOP serta penguatan kompetensi personel UKPBJ. Hari kedua dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Drs. Herman Suryatman, M.Si., yang memberikan arahan strategis bagi seluruh peserta.
Dalam arahannya, Drs. Herman Suryatman, M.Si. menekankan pentingnya kerja sama antara Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat dalam memajukan pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna mendukung pencapaian indikator makro Jawa Barat. Beliau juga menginstruksikan agar seluruh Kabupaten/Kota menaikkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) menjadi minimal 80 pada tahun 2025. Lebih lanjut, Drs. Herman Suryatman, M.Si. mendorong agar UKPBJ di Provinsi, Kabupaten, dan Kota memastikan penggunaan produk dalam negeri mencapai minimal 95%, memberikan keberpihakan pada UMK dan koperasi sebesar minimal 40% sesuai regulasi, dengan target lebih tinggi khusus di Jawa Barat yaitu 45%. Beliau juga menargetkan pencapaian E-Purchasing sebesar 30% secara nasional, dan di Jawa Barat ditingkatkan menjadi 35%.
Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari LKPP RI atas pembinaan UKPBJ di tingkat Kabupaten/Kota yang berhasil mencapai level kematangan “Proaktif”. Penghargaan diberikan kepada tujuh Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, dan Kota Tasikmalaya.
Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam mempercepat realisasi anggaran pengadaan serta meningkatkan nilai ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) se-Jawa Barat, yang ditargetkan mencapai nilai minimal 80 pada tahun 2025.
Penulis: Humas Biro PBJ
