Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Bandung, 18 Desember 2024 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Sekretariat Daerah, telah sukses menyelenggarakan acara Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Aula Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta, baik secara langsung maupun daring, yang terdiri dari pelaku PBJ, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan perwakilan perangkat daerah di Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkup pemerintahan daerah.

Tujuan Strategis dan Agenda Acara

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan strategis, yakni:

• Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang PBJ melalui pelatihan dan sertifikasi.

• Mendorong keterlibatan UMK dan koperasi lokal dalam proses pengadaan untuk memperkuat ekonomi daerah.

• Meningkatkan integritas sistem pengadaan guna mencegah tindak pidana korupsi.

• Mengimplementasikan transformasi digital dalam proses PBJ untuk efisiensi dan akuntabilitas.

Acara dimulai dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Penyelenggara, dilanjutkan dengan sesi pembukaan yang mencakup menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Dr. Hermawan, S.E., M.M., dan Ir. K.M. Arsyad, M.Sc., yang memberikan paparan komprehensif mengenai berbagai aspek penting dalam tata kelola PBJ.

Topik Pembahasan Utama

1. Penguatan Kompetensi Pelaku PBJ
   Narasumber menjelaskan pentingnya pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan pelaku PBJ memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang sesuai dengan standar nasional. Transformasi tata kelola sumber daya manusia PBJ mencakup pelatihan intensif, evaluasi kinerja, serta penerapan sistem pengendalian internal yang ketat.

2. Pendekatan Anti-Korupsi
   Para peserta diberikan pengetahuan mendalam tentang penerapan budaya anti-korupsi. Konsep “Fraud Triangle” yang terdiri dari tekanan, rasionalisasi, dan peluang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi. Langkah-langkah konkret seperti pelaporan gratifikasi, penerapan ISO 37001:2016 SMAP, dan penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) juga dibahas secara rinci.

3. Digitalisasi Sistem Pengadaan
   Transformasi digital dalam PBJ menjadi sorotan utama. Aplikasi seperti SIPBJ, SIMPAN, dan SIKOMPAK dihadirkan sebagai solusi untuk mempercepat proses pengadaan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko duplikasi data. Integrasi dengan sistem nasional seperti OSS dan Dukcapil turut memperkuat akuntabilitas.

4. Pemberdayaan UMK dan Produk Lokal
   Salah satu agenda utama adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan UMK serta koperasi lokal dalam proses pengadaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Positif yang Diharapkan

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dapat mencapai beberapa dampak positif, antara lain:

• Peningkatan efisiensi pengadaan barang/jasa hingga 30%.

• Penurunan angka pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja baru.

• Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat lokal.

• Terwujudnya tata kelola pengadaan yang transparan dan bebas korupsi.

“Pengadaan barang/jasa adalah tulang punggung dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatkan kompetensi pelaku PBJ, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan instansi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dr. Hermawan dalam paparannya.

Langkah-Langkah Lanjutan

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan pelaksanaan:

• Pelatihan lanjutan dan sertifikasi bagi PPK, Pokja, dan pelaku pengadaan lainnya pada 2025.

• Kolaborasi lintas sektor untuk harmonisasi kebijakan PBJ di seluruh perangkat daerah.

• Peningkatan infrastruktur digitalisasi untuk mempermudah akses informasi dan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan.

Penutup

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana peserta dapat menyampaikan berbagai pertanyaan terkait kendala teknis, peluang karir, serta tantangan dalam implementasi kebijakan PBJ. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kompetensi pelaku PBJ guna mencapai target pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://biropbj.jabarprov.go.id/