BANDUNG - Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan layanan publik berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk memperkuat pemahaman terhadap tata kelola tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) memberikan pemaparan mengenai proses bisnis pengadaan barang/jasa kepada Tim Pemeriksa dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Layanan Publik Tahun 2025 dan 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 7 September 2026, bertempat di Ruang Sangga Buana, Gedung Sate, Jawa Barat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Pemaparan melibatkan pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Tim Pemeriksa.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Pemeriksa memperoleh pemahaman mengenai rangkaian proses bisnis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Materi yang disampaikan mencakup tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan pengadaan melalui katalog elektronik, hingga pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi pengadaan.
Selain membahas tahapan pengadaan, pemaparan juga mencakup pembagian peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Hal tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme kerja serta koordinasi antar pihak dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan turut memberikan gambaran mengenai mekanisme pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks tersebut, Biro PBJ memiliki peran dalam mendukung perangkat daerah melalui pengelolaan dan fasilitasi proses pengadaan serta penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa.
Melalui kegiatan pemeriksaan pendahuluan ini, diharapkan terbangun pemahaman yang komprehensif antara Tim Pemeriksa dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai proses bisnis, mekanisme, serta peran para pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur layanan publik Tahun 2025 dan 2026.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pengadaan barang/jasa yang tertib, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kualitas layanan publik, sehingga setiap proses pengadaan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat Jawa Barat.
Penulis: anna
