Bandung — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memulai langkah strategis menuju tata kelola pengadaan yang lebih profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan Entry Meeting Penilaian Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jumat, 24 April 2026, di Ruang Rapat Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP beserta Tim Penilai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif, serta didampingi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama Tim Pembinaan Kelembagaan dan SDM Biro PBJ Provinsi Jawa Barat.
Pelaksanaan Entry Meeting ini menjadi tahap awal proses penilaian PKP-BJ Proaktif yang bertujuan memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar semakin transparan, efektif, profesional, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa visi Gubernur Jawa Barat dalam mewujudkan “Jabar Istimewa” harus didukung oleh sistem pengadaan yang Cepat, Unggul, dan Akuntabel. Ia menyampaikan bahwa penghargaan atau predikat dari LKPP bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana anggaran pemerintah yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa dapat benar-benar memberikan dampak positif kepada masyarakat.
“Predikat atau penghargaan dari LKPP merupakan bonus. Yang paling penting adalah uang yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui proses penilaian PKP-BJ Proaktif ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berharap kualitas layanan publik dapat terus meningkat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta implementasi tata kelola pengadaan yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan LKPP dalam mendorong pengadaan pemerintah yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Jawa Barat Istimewa.
Bandung — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memulai langkah strategis menuju tata kelola pengadaan yang lebih profesional dan berdampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan Entry Meeting Penilaian Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jumat, 24 April 2026, di Ruang Rapat Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP beserta Tim Penilai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif, serta didampingi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa bersama Tim Pembinaan Kelembagaan dan SDM Biro PBJ Provinsi Jawa Barat.
Pelaksanaan Entry Meeting ini menjadi tahap awal proses penilaian PKP-BJ Proaktif yang bertujuan memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah agar semakin transparan, efektif, profesional, dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa visi Gubernur Jawa Barat dalam mewujudkan “Jabar Istimewa” harus didukung oleh sistem pengadaan yang Cepat, Unggul, dan Akuntabel. Ia menyampaikan bahwa penghargaan atau predikat dari LKPP bukanlah tujuan utama, melainkan bagaimana anggaran pemerintah yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa dapat benar-benar memberikan dampak positif kepada masyarakat.
“Predikat atau penghargaan dari LKPP merupakan bonus. Yang paling penting adalah uang yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui proses penilaian PKP-BJ Proaktif ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berharap kualitas layanan publik dapat terus meningkat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM pengadaan, serta implementasi tata kelola pengadaan yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan LKPP dalam mendorong pengadaan pemerintah yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat menuju Jawa Barat Istimewa.
Penulis: Anna
