YOGYAKARTA — Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat turut berpartisipasi dalam rangkaian 11th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 yang diselenggarakan pada 5–7 Agustus 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta.
Mengusung tema “Pengadaan Strategis untuk Percepatan Program Prioritas Nasional”, GPFE 2026 menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik dalam mendukung transformasi pengadaan yang semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan.
Sejak hari pertama, rangkaian GPFE 2026 menghadirkan berbagai agenda dan diskusi strategis. Pembahasan mencakup sinergi kebijakan digital dan komunikasi publik dalam implementasi Katalog Elektronik V6, penguatan afirmasi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga penerapan konsolidasi pengadaan sebagai salah satu strategi peningkatan efektivitas belanja pemerintah.
Memasuki hari kedua, forum dilanjutkan dengan sejumlah pembahasan mengenai transformasi pengadaan pasca regulasi terbaru, pengembangan karier dan penguatan peran praktisi pengadaan, strategi pengadaan di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), serta penguatan peran koperasi desa dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah.
Puncak partisipasi Biro PBJ Provinsi Jawa Barat berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026, ketika Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat, Aris Budiman, S.Si., M.Plan., dipercaya menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Panel bertema “Mewujudkan Jawa Barat Istimewa Melalui UKPBJ Sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa” di Main Stage Jogja Expo Center.
Diskusi tersebut mempertemukan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), UKPBJ kementerian, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas penguatan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menuju organisasi yang semakin proaktif dan mampu berperan sebagai pusat keunggulan pengadaan.
Dalam kesempatan tersebut, Aris Budiman membagikan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun UKPBJ yang proaktif melalui penguatan kelembagaan, pengembangan inovasi layanan dan organisasi, peningkatan kolaborasi lintas perangkat daerah, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengalaman implementasi di Jawa Barat juga menjadi bagian dari praktik baik yang dibagikan kepada peserta, khususnya mengenai bagaimana UKPBJ tidak hanya menjalankan fungsi administratif pengadaan, tetapi juga berkembang sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
Melalui pendekatan tersebut, UKPBJ diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam setiap proses pengadaan, mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja pemerintah, sekaligus memastikan proses pengadaan berjalan secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Keikutsertaan Biro PBJ Setda Provinsi Jawa Barat dalam GPFE 2026 juga menjadi momentum untuk memperluas wawasan dan jejaring kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pengadaan di tingkat nasional. Forum ini sekaligus menjadi ruang bagi Jawa Barat untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengembangan kelembagaan serta transformasi tata kelola pengadaan.
Partisipasi tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro PBJ untuk terus mendorong transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta memperkuat peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan dan mitra strategis pembangunan.
Dari Jawa Barat, semangat untuk menghadirkan pengadaan yang semakin profesional, adaptif, inovatif, akuntabel, dan berdampak terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang semakin berkualitas.
Penulis: DSR
