Jawa Barat ditetapkan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh serta Meraih Tingkat Kematangan PKP- BJ Proaktif dari LKPP RI.
JAKARTA - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2026 yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Selasa,11 Agustus 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta.
Mengusung tema utama “Pengadaan Tanpa Batas” , forum koordinasi nasional ini menggarisbawahi semangat transformasi pengadaan publik sebagai pendorong nilai tambah berkelanjutan melalui sinergi kolaborasi, inovasi berkelanjutan, dan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
Penguatan SDM dan Kelembagaan Jadi Prioritas Nasional
Rakor Triwulan III ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan serta membahas perkembangan pengelolaan SDM dan Kelembagaan PBJ secara nasional. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi penguatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ), optimalisasi program ORKESTRA JF PPBJ, serta Sosialisasi Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) periode 2026–2029 guna memastikan tata kelola pengadaan berjalan terukur, transparan, dan akuntabel.
Dalam laporan resminya, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP, Suharti, memaparkan data pemetaan kapasitas kelembagaan pengadaan nasional. Dari total 644 UKPBJ tingkat Kementerian, Lembaga, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot di Indonesia, sebanyak 365 UKPBJ (57%) telah berhasil mencapai Level Kematangan Proaktif, dan 6 UKPBJ yang mampu mencapai standar tertinggi saat ini yaitu Tingkat Kematangan PKP-BJ Proaktif.
"Hingga saat ini terdapat 644 UKPBJ K/L/PD Provinsi dan Kab/Kota. Sebanyak 365 UKPBJ atau sekitar 57% telah ditetapkan mencapai Tingkat Kematangan Proaktif, dan sebanyak 6 UKPBJ di antaranya telah meraih Tingkat Kematangan PKP-BJ Proaktif." Suharti - Deputi Bidang PPSDM LKPP
Apresiasi LKPP: Jawa Barat Raih Penghargaan Bergengsi
Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen berkelanjutan dalam pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapabilitas pengadaan, LKPP menyerahkan penghargaan kepada Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar resmi dianugerahi Penghargaan PKP-BJ Proaktif serta predikat Provinsi dengan Kinerja Penuh.
"Kolaborasi, inovasi, dan transformasi digital dalam pengadaan harus selalu beriringan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tantangan saat ini bukan hanya melaksanakan proses pengadaan yang sesuai, melainkan pengadaan yang mampu menghasilkan belanja pemerintah yang berkualitas." Sarah Sadiqa - Kepala LKPP
Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada UKPBJ penerima predikat PKP-BJ Proaktif diharapkan menjadi inspirasi serta percontohan (best practice) bagi daerah lain. UKPBJ yang proaktif diharapkan mampu menjadi mitra strategis pimpinan daerah dalam menyukseskan program prioritas, memperkuat ekosistem pengadaan digital, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.
Penulis: Dina
