Jakarta, 9 September 2025 – Jawa Barat kembali meluncurkan terobosan di bidang ekonomi digital. Melalui inisiatif Baledesa West Java Digital Marketplace (WJDM), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Jawa Barat menargetkan ribuan UMKM desa bisa langsung masuk ke sistem belanja pemerintah.
Kepala Biro PBJ Jabar, Aris Budiman, S.Si., M.Plan, menyebut WJDM bukan sekadar platform teknologi, melainkan strategi besar untuk membuka akses pasar bagi UMKM desa. “WJDM hadir untuk memastikan desa tidak hanya jadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam rantai ekonomi digital pengadaan pemerintah,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Rudi Rinaldi, S.T., M.M, selaku inisiator WJDM, menambahkan bahwa penguatan ekosistem digital desa adalah fondasi penting bagi kemandirian ekonomi lokal. “Kalau desa bisa digital, dampaknya langsung ke ekonomi keluarga. Baledesa akan menjadi pintu masuk UMKM untuk ikut serta dalam target belanja pemerintah minimal 40% untuk produk dalam negeri,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan LKPP, Biro PBJ Jabar mengajukan beberapa usulan strategis, termasuk segmentasi belanja Rp0–200 juta khusus di e-marketplace agar UMKM kecil bisa lebih cepat mendapat peluang, serta percepatan regulasi pasca terbitnya Perpres 46/2025 tentang transformasi digital pengadaan. Selain itu, Jawa Barat juga mendorong agar mekanisme PBJ Desa dapat dilakukan secara digital sehingga desa menjadi simpul penting dalam ekosistem pengadaan nasional.
Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Jawa Barat sebagai pionir transformasi digital pengadaan, tetapi juga menjadi model nasional untuk mendorong ekonomi kerakyatan berbasis desa. Dengan WJDM, pemerintah provinsi optimistis UMKM lokal bisa naik kelas sekaligus memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Penulis: Jeshika
